What You See What You Get

(^^) WELCOME TO ZANIZONE BLOG (^^) please follow my twitter @Sani_Interisti (^^) and add my facebook "Sani Kurniawan" (^^)

Minggu, 30 Januari 2011

Analisa Kredit Bank Umum

ANALISA KREDIT BANK UMUM
Hal-Hal Yang Perlu Diketahui Oleh Kalangan Pelaku Usaha UMKM (Mikro, Kecil & Menegah)
Sebelum Mengajukan Permohonan Kredit/Pembiayaan Kepada Bank Umum
Bagi Bapak/Ibu/Sdr para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang akan mengajukan pinjaman kredit/pembiayaan kepada bank, baik itu untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun modal investasi, sangat perlu mengetahui apa dan bagaimana cara kerja bank melakukan analisa kredit terhadap proposal yang diajukan.
Perlu disadari bahwa bagi bank umum konvensional maupun bank umum syariah, kredit/pembiayaan merupakan sumber utama penghasilan mereka, sekaligus sumber risiko operasi bisnis terbesar. Apabila kegiatan analisa kredit dilakukan secara baik dan benar, maka dikemudian hari akan terhindar dari risiko kredit macet atau kredit bermasalah debitur.
Dalam prakteknya, sebagian besar dana operasional bank diputarkan dalam bentuk kredit/pembiayaan. Hal ini tergambar dari tingkat/angka LDR (loan to deposit ratio) istilah untuk bank konven atau FDR (financing to deposit ratio) untuk istilah bank syariah. Tingkat LDR bank umum konvesional berkisar antara 40 % s/d 70% sedangkan FDR bank umum syariah rata-rata diatas 100%. LDR atau FDR menggambarkan jumlah kredit/pembiayaan yang disalurkan bank kembali ke masyarakat dibandingkan dengan tingkat simpanan yang diterima dari masyarakat. Semakin besar tingkat LDR atau FDR berarti semakin banyak dana yang disalurkan kembali ke masyarakat dari dana yang terkumpul di bank (tabungan, deposito, rekening koran/giro). Dan sebaliknya semakin kecil tingkat LDR atau FDR berarti semakin sedikit dana yang kembali ke masyarakat (sektor usaha) atau bank menyimpannya dalam bentuk lain (surat berharga, sertifikat, surat utang negara, dll). Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia sangat berkepentingan agar tingkat LDR atau FDR berada dalam kisaran wajar, supaya masyarakat dan sektor usaha (UMKM) memperoleh sumber permodalan dari bank.
Sebagian besar sumber dana operasional bank berasal dari simpanan deposito dan tabungan nasabah. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan bank mengelola kredit (bank konvensional) atau pembiayaan (bank syariah) akan berpengaruh terhadap nasib uang milik banyak nasabah (deposito/tabungan).
Sepintas menyalurkan kredit adalah suatu pekerjaan yang mudah bagi bank, hampir semua orang/ lembaga keuangan bank dan non bank bisa melakukannya. Tetapi harus dilakukan secara baik dan benar melalui analisa kredit, agar terhindar dari kredit/pembiayaan yang macet dan bermasalah. Apabila pengembalian tidak lancar alias kredit macet atau bermasalah maka sangat dibutuhkan keahlian, pengalaman, waktu dan biaya yang cukup besar untuk menyelesaikannya. Kredit/pembiayaan macet dalam jumlah besar dapat mengganggu sendi kehidupan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap profesionalisme pengelolaan bisnis perbankan nasional.
Analisa kredit atau analisa pembiayaan yang dilakukan secara profesional dapat berperan sebagai saringan awal yang penting untuk menjaga bank agar tidak terjerumus kedalam kasus kredit bermasalah dan/atau kredit macet.
Tulisan ini secara ringkas mencoba menggambarkan kegiatan analisa kredit yang dilakukan bank umum sebagai bahan informasi bagi Bapak/Ibu/Sdr pelaku UMKM, bahwa betapa pentingnya analisa kredit dilakukan oleh suatu bank. Dengan mengetahui informasi ini, diharapkan pelaku UMKM dapat mempersiapkan rencana usaha yang matang sebelum diajukan kepada bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Dengan demikian, proposal yang yang diajukan pelaku UMKM akan sesuai dengan standar analisa kredit bank dan lebih penting lagi dana kredit yang diterima UMKM dapat dipergunakan secara optimal, memberikan keuntungan serta mampu dikembalikan tepat waktu dan tepat jumlah.
Untuk memenuhi keinginan sederhana diatas, saya akan mencoba bahas beberapa poin di bawah ini yang berhubungan dengan pengetahuan analisa kredit oleh bank umum, yaitu sebagai berikut :
 Peranan Bank Dalam Masyarakat
 Ruang Lingkup Analisa Kredit
 Analisa Pasar dan Pemasaran Hasil Produksi UMKM
 Analisa Kondisi Keuangan Calon Debitur (UMKM)
 Analisa Manajemen Pelaku UMKM
 Analisa Kredit Investasi
 Analisa Kredit Perorangan
 Jaminan Kredit
 Pedoman Dan Contoh Menyusun Laporan Analisa Kredit UMUM
 Contoh Laporan Analisa Kredit UMKM












ANALISIS SITUASI PERSAINGAN DAN STRATEGI PEMASARAN PADA PD. BPR BKK DI KABUPATEN BANYUMAS
Januari 3, 2010 pondokskripsi
1 Votes

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah strategi pemasaran yang dilaksanakan BPR BKK di Kabupaten Banyumas sesuai dengan situasi persaingan yang dihadapi, untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi manajemen dengan nasabah terhadap kinerja pelayanan kredit, untuk mengetahui apakah kinerja BPR BKK sudah sesuai dengan kepentingan/ harapan nasabah dan untuk mengetahui apakah ada perbedaan posisi keunggulan bersaing antara BPR BKK dengan pesaingnya. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah :
1. Strategi pemasaran BPR BKK di Kabupaten Banyumas belum sesuai dengan situasi persaingan yang dihadapi.
2. Terjadi perbedaan antara persepsi manajemen dengan nasabah terhadap kinerja pelayanan kredit BPR BKK di Kabupaten Banyumas.
3. Kinerja BPR BKK di Kabupaten Banyumas belum sesuai dengan kepentingan/harapan nasabah.
4. Terdapat perbedaan posisi persaingan antara BPR BKK dengan pesaingnya.
Lembaga keuangan perbankan memiliki fungsi yang penting dalam perekonomian suatu negara. Fungsi tersebut adalah fungsi intermediasi keuangan, artinya bank sebagai lembaga perantara dalam penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit.
Menurut Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang RI. No. 10 tahun 1998 bank dibedakan menjadi dua kategori yaitu bank umum dan bank perkreditan Rakyat (BPR).
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam penghimpunan dana BPR hanya diperbolehkan menghimpun dana masyarakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito, dan dilarang membuka simpanan giro, ikut kliring dan transaksi valuta asing.
Dalam era otonomi daerah BPR memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengembangkan usaha sektor usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UKM).
Dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditegaskan bahwa peran BI dalam pengembangan UKM dari sisi pembiayaan melalui kredit likuiditas dihapuskan dan terbatas pada bantuan dalam hal teknis untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan perbankan mengenai UKM melalui penyediaan informasi perbankan, pelatihan dan penelitian-penelitian. Peran pembiayaan UKM berpindah/diserahkan kepada bank umum, BPR dan lembaga keuangan lainnya.
Dari sisi perbankan, UKM dipandang sebagai sektor yang menguntungkan untuk dibiayai, terbukti dari semakin meningkatnya pertumbuhan kredit UKM. Berdasarkan Statistik Ekonomi Keuangan Daerah yang diterbitkan BI Jawa Tengah tahun 2004, dalam periode Maret 2003 sampai dengan Maret 2004, kredit usaha kecil (KUK) yang dianggap bisa mewakili UKM di kabupaten Banyumas secara umum tumbuh sebesar 39,76 persen .
Ada beberapa faktor penyebab, Pertama, tingkat kemacetan relatif kecil. Kedua, mendorong terjadinya penyebaran resiko , jumlah pinjaman dengan nilai nominal kecil memungkinkan bank memperbanyak nasabah, sehingga dana tidak terkonsentrasi pada satu kelompok sektor usaha. Ketiga, suku bunga pada tingkat bunga pasar bukan merupakan masalah pokok bagi UKM, tetapi tersedianya dana pada saat, jumlah dan sasaran yang tepat serta prosedur yang sederhana lebih penting dari subsidi bunga.
Keadaan demikian merupakan daya tarik lembaga keuangan khususnya perbankan untuk memasarkan produk pembiayaan/kredit pada sektor UKM. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan yang memiliki segmen pasar utamanya sektor UKM akan menghadapi situasi persaingan yang semakin ketat dalam dimensi yang semakin luas.
Menurut Kartajaya (1998:17 ), perubahan situasi persaingan dipengaruhi oleh tiga kekuatan, yaitu Customer (pelanggan), Competitor (pesaing), dan Change (perubahan). Oleh karena itu analisis situasi persaingan sangat penting dilakukan oleh BPR. David W.Craven (1996:187) menyatakan, analisis terhadap situasi persaingan akan membantu menejemen untuk memutuskan dimana akan bersaing dan bagaimana menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk menghadapi pesaingnya pada setiap pasar sasaran
Untuk menghadapi persaingan BPR harus menyusun strategi pemasaran yang tepat. Tugas strategi pemasaran kompetetif menurut Malcolm (1992:2) adalah untuk memindahkan bisnis dari posisi sekarang ke posisi kompetitif yang lebih kuat. Selanjutnya Kartajaya (2004:7) mengemukakan ada sembilan elemen utama dalam penyusunan strategi yaitu Segmentation, Targeting, Positioning, Differentiation, Marketing mix, Selling, Brand, service dan process. Kesembilan elemen merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mempengaruhi.
Kualitas strategi pemasaran akan dapat mengantarkan BPR pada keberhasilan. Keberhasilan perusahaan diukur dengan seberapa mampu memenuhi kepuasan nasabah dengan cara yang lebih efektif dan efisien dibanding pesaing. Dengan mengetahui persepsi nasabah dalam menilai suatu produk/merek, dapat diketahui harapan mereka yang harus dipenuhi.
Persepsi nasabah menjadi masalah yang sangat penting untuk menempatkan posisi produk berdasarkan atributnya, karena persepsi merupakan faktor dasar yang mampu mendorong nasabah melakukan pembelian atau membentuk perilaku nasabah.
Dalam penelitian yang dilakukan Bank Indonesia Purwokerto (2003) memberikan gambaran umum tentang persepsi UKM pada akses kredit ke bank umum, BPR, dan sumber informal. Faktor-faktor yang dipersepsikan adalah informasi layanan, prosedur pengambilan kredit, syarat yang diminta, jaminan, proses permohonan sampai pencairan, tingkat bunga kredit dan frekuensi pendampingan.
Perusahaan Daerah BPR BKK di Kabupaten Banyumas ada 25 BPR yang berada di 25 kecamatan. Dalam pemasaran produk pembiayaan/kredit menghadapi persaingan yang semakin ketat, dengan semakin bertambahnya jumlah bank umum, BPR, BMT dan sumber informal yang memasarkan produk pembiayaan pada sektor UKM.
Di pihak lain, berdasarkan data hasil monitoring tingkat kesehatan dan non performing loan PD BPR BKK Kabupaten Banyumas tahun 2003 sampai tahun 2005, pertumbuhan dalam penyaluran kredit telah menunjukkan penurunan. Pertumbuhan jumlah kredit 33,37 persen menjadi 27,07 persen, jumlah nasabah 3,29 persen menjadi – 4,45 persen.
Sedang menurut Teguh Budi Ichtiar (2004:91), dalam penelitian Analisa Rasio Keuangan Pada PD. BPR BKK di Kabupaten Banyumas, menyimpulkan bahwa setiap PD BPR BKK di Kabupaten Banyumas dalam mencapai ROA rata-rata 3,99 persen pertahun atau tergolong rendah dan kurang efisien jika mempertimbangkan perbedaan antara interest ratio yang besarnya 8,568 dengan bunga kredit yang mencapai 30 persen per tahun.
Dari hal-hal di atas diperlukan kajian terhadap situasi persaingan yang dihadapi Perusahaan Daerah BPR BKK dengan menganalisis secara obyektif faktor –faktor yang mempengaruhi situasi persaingan baik sikap dan perilaku konsumen, pesaing dan faktor perubahan. Selanjutnya mencari faktor-faktor yang dipersepsikan/dipertimbangkan nasabah dalam mengambil keputusan tentang kredit/ pinjaman. Faktor-faktor tersebut digunakan untuk mengetahui posisi pemasaran dalam persaingan dan menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan persaingan yang dihadapi.
Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Analisis Situasi Persaingan dan Strategi Pemasaran Pada Perusahaan Daerah BPR BKK di Kabupaten Banyumas ”.

















RANCANGAN Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (RUU UMKM) memayungi pemberdayaan bagi tiga kelompok usaha yang berbeda karakteristiknya. Oleh karena itu, dalam RUU UMKM kita menyimak adanya pola pengaturan yang didasarkan kebutuhan yang bersifat umum (sama) menyangkut seluruh pelaku usaha, tetapi juga ada pengaturan pemberdayaan yang didasarkan kebutuhan spesifik karakter masing-masing UMKM.
Dalam konteks ini, RUU UMKM telah berada pada jalur pengaturan yang benar, ialah dengan tidak menyamaratakan perlakuan pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Walaupun harus diakui memang tidak mudah memberikan perlakuan pengaturan berdasarkan slot atau kelompok karakteristik usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah tersebut.
Adanya perlakuan spesifik dalam pengaturan pemberdayaan, membawa konsekuensi pemikiran tentang bagaimana sebaiknya pendekatan pemberdayaan UMKM harus difokuskan. Dalam banyak diskusi pembahasan draf RUU UMKM yang saya ikuti, sampailah pada suatu kesimpulan bahwa karena jati diri tiap-tiap pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah itu jelas berbeda, fokus pendekatan pemberdayaannya pun sepatutnya tidaklah sama.
Usaha mikro (UMi) mengingat jumlahnya yang banyak (meliputi lebih 90% dari jumlah usaha kecil). Sebarannya juga luas menjangkau seluruh pelosok negeri, baik di kota maupun di desa dan sifatnya yang mudah untuk masuk sebagai wirausaha skala mikro atau sebaliknya mudah untuk keluar dari bisnis, usaha skala mikro itu memerlukan pendekatan pemberdayaan yang fokus pada bentuk: (1) Keberpihakan, (2) Berorientasi untuk pemecahan masalah sosial ekonomi masyarakat, (3) Mengakomodasi isu-isu kekinian, seperti penanggulangan pengangguran, kemiskinan, pemutusan hubungan kerja (PHK), penyetaraan gender, kesenjangan antardaerah/kawasan, keadilan penguasaan, dan akses kepada sumber daya produktif.
Usaha skala kecil yang jumlah sesungguhnya kurang dari 10 persen dari total usaha mikro dan kecil (UMK) pun perlu didekati dengan fokus pemberdayaan sebagai upaya (1) Mendorong survival di tengah persaingan yang pada faktanya sangat ketat dan kurang sehat, (2) Investasi dan kesediaan menanggung risiko, (3) Penumbuhan kemandirian, (4) Kemampuan menjangkau dan berkiprah di pasar.
Pada skala usaha menengah, meskipun jumlahnya sedikit, peranannya vital untuk menjadi jangkar pemberdayaan usaha mikro-kecil (UMK) dan kerja sama kemitraan dengan usaha besar (UB). Untuk itu, pendekatan pemberdayaan usaha menengah (UM) sangat tepat fokus pada (1) Peningkatan investasi dan pertumbuhan, (2) Advokasi dan konsultasi, (3) Mengembangkan pasar ekspor.
Beberapa pasal dalam RUU UMKM yang dicontohkan sebagai pengaturan menggunakan pola pikir keberpihakan terhadap usaha mikro-kecil, yaitu Bab IV tentang Pembiayaan dan Penjaminan (Pasal 20, 21, 22, dan pasal 23). Sementara pasal 24 tentang pembiayaan usaha menengah adalah contoh tentang perlakuan spesifik terhadap kebutuhan pemberdayaan usaha menengah.
Pengaturan tentang kemitraan pada pasal 25 sampai pasal 37 merupakan bentuk perlakuan yang berlaku menyeluruh, baik bagi usaha mikro-kecil maupun usaha menengah. Sedangkan Bab III tentang kriteria merupakan bentuk perlakuan spesifik bagi usaha mikro (pasal 5, ayat [1], huruf a), bagi usaha kecil (pasal 5, ayat [1] huruf b), dan perlakuan pemberdayaan spesifik usaha menengah (pasal 5, ayat [1] huruf c).
Begitu seterusnya bahwa RUU UMKM itu memang dirancang secara sistematik (meskipun belum sempurna), dengan perlakuan pengaturan yang khas, di mana ada bagian pasal-pasal yang mengatur untuk seluruh UMKM dan ada bagian pengaturan yang berlaku khusus/spesifik bagi masing-masing usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
Demikian pula metode pendekatan pemberdayaan UMKM yang didekati secara berbeda. Semua itu menambah keyakinan kita bahwa RUU UMKM ini (dengan segala kekurangannya) telah menyerap apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat dengan lebih realistis dan berkeadilan.















UMKM Dituntut Makin Kreatif Hadapi Persaingan ACFTA
Jakarta, (Analisa)

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut semakin kreatif dan pandai menciptakan peluang dalam penghadapi era Asean -China Free Trade Agreement (ACFTA).

"Harus ada kreativitas dan inovasi yang dibangun untuk memanfaatkan peluang dalam ACFTA," kata Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia UKMK Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Neddy Rafinaldi Halim, di Jakarta, Jumat (15/01).

Ia mengatakan, ACFTA idealnya tidak hanya dilihat dampak negatifnya semata, tetapi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk menciptakan peluang menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Pihaknya telah mengantisipasi dampak ACFTA terhadap pelaku UMKM dengan beberapa program strategis. "Selain melakukan pendampingan, saya pikir kita sudah 'on the track' saat ini ketika kita mencoba memfasilitasi sarjana agar termotivasi menjadi wirausahawan baru," katanya. Menurut dia, dengan semakin banyaknya pelaku UMKM dan wirausahawan baru di tanah air, maka akan terjadi peningkatan produktivitas barang maupun jasa.

Peningkatan produktivitas tersebut akan cenderung menekan ongkos produksi, sehingga harga produk barang dan jasa per-unit semakin murah dan lebih mudah bersaing dengan produk impor China.

"Kami targetkan minimal akan tercipta 20 ribu wirausahawan baru tahun ini," katanya. Ia berpendapat, ACFTA diharapkan semakin memicu generasi muda yang berpendidikan cukup tinggi untuk memanfaatkan peluang dan menciptakan karya yang kreatif penuh inovasi.

Neddy yakin produk buatan lokal tidak akan kalah bersaing dengan produk asing asal China karena selama ini produk dari negeri Tiongkok yang masuk ke Indonesia memiliki citra yang mudah rusak.

"Strategi pemasaran mereka menekankan pada volume dan ini bisa kita jadikan celah agar wirausahawan baru nantinya mampu menghasilkan karya yang tidak hanya sekadar banyak tetapi juga berkualitas tinggi," katanya. Produk dengan kualitas lebih baik, kata Neddy, akan cenderung menjadi pilihan konsumen sehingga memiliki daya saing yang baik di pasaran. (Ant)






Analisis Kebijakan Bank Syariah Terhadap Pembiayaan UKM
A. Latar Belakang
Setiap usaha yang dilakukan pada dasarnya mencari keuntungan yang sebesar – besarnya denagn mengeluarkan biaya yang sekecil – kecilnya. Begitu pula pada sektor perbankan, baik konvensional maupun Bank Syariah, yang dalam melakukan kegiatan usahanya memerlukan dana, dan dana tersebut dioperasikan dalam bentuk pembiayaan yang apad akhirnya akan menghasilkan pendapatan.
Perbankan yang lebih dikenal dan mendominasi dunia Perbankan sekarang adalah perbankan konvensional. Sebagai lembaga yang merupakan produk kapitalis, maka tentunya Bank Konvensional mempunyai tujuan yang semata – mata untuk mencapai keuntungan yang setinggi – tingginya, demi keuntungan pemilik atau segelintir orang saja. Sedangkan Bank Syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan Bank Konvensional. Perbedaan yang paling mendasar adalah pada bagaimana memperoleh keuntungan, dimana pada Bank Konvensional dikenal denngan perangkat bunga, sedang Bank Syariah melarang adanya bunga yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil.
Sistem keuangan dan perbankan Islam hadir untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim. Selain tujuan khusus ini, institusi perbankan dan keuangan, sebagaimana aspek – aspek masyarakat Islam lainnya, diharapkan dapat memberi kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio – ekonomi Islam ( Chapra. 1985 .h. 34 ). Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio – ekonomi serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang dan mobilisasi, serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberiakn jaminan keuntungan ( bagi hasil ) kepada semua pihak yang terlibat.
Salah satu bentuk pertanggung jawaban sosial Bank Syariah adalah memberikan pembiayaan kepada UKM mengingat UKM iini merupakan cerminan dari perekonomian rakyat, karena kelompok ini merupakan kelompok dominan, maka upaya peningkatan kesejahteraan kelompok ini, secara langsung maupun tidak langsung, merupakan upaya penyejahteraan ummat.
Sekalipun secara konseptual Bank Syariah mempunyai berbagai tujuan yang sangat mulia, tetapi dalam prakteknya kondisi ideal masih sulit untuk tercapai. Saleh Kamel, seorang penerima IDB Award pernah melontarkan beberapa kritik terhadap Perbankan Islam. Salah satu kritiknya menyatakan ketidakmampuan Bank Islam untuk melepaskan diri dari jebakan – jebakan Bank konvensional. Menurutnya, operasi pembiayaan Bank Syariah terutama terbatas pada cara – cara pembiayaan sekunder untuk membiayai perdagangan jangka pendek dan operasi, penyewaan untuk perusahaan – perusahaan bersekala besar dan sudah mapan. Tampaknya Bank Islam kurang memainkan peranan yang signifikan didalam pembiayaan bisnis skala kecil dan menengah, sebagai ciri utama yang harus dikedepankan guna mengedepankan kesejehteraan rakyat.
Pernyataan Saleh Kamel tersebut merupakan pernyataan yang universal, oleh karena itu, hal tersebut menjadi persoalan menarik untuk diteliti, agar dapat diketahui apakah hal tersebut juga berlaku dalam praktek pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.
Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudu “ Analisis Kebijakan Bank Syariah Terhadap Pembiayaan UKM : studi pada Bank DKI Syariah “.
Dahlan siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, ( Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995 ) edisi IV, h. 88
M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, ( Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 34
Mervyn K Lewis, Ltifa M Al-Gaod, Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek, ( Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007 ) h. 122
Umar Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan Islam, ( Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 232
KERANGKA TEORI
A. Pengertian UKM
Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu) miliar rupiah atau kurang.
Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar.
Sektor usaha kecil dan menengah ( UMKM) kini dinilai sebagai salah satu kekuatan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan. Secara makro dapat dilihat behwa potensi yang dimiliki sektor UKM ini sudah cukup besar. Secara umum, pada 2006, sumbangan UKM terhada Produk Domestic Bruto ( PDB) mencapai 53.3 %, artinya lebih dari setengah gerak perekonomian Indonesia kini ditopang oleh sektor UKM. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, pada 2006 UKM berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 58.4 juta atau sekitar 96.2 % dari total angkatan kerja.
Meski UKM mempunyai andil yang cukup besar dalam pembangunan nasional, dalam menjalankan usahanya UKM selalu mempunyai kendala. Kategori permasalahan UKM adalah :
•Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar UKM, antara lain berupa permasalahn modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, SDM, pengembangan Produk dan Akses Pemasaran.
•Permaslahan lanjutan, antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor.
•Permasalahan antara, ( intermediate Problems ), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu mengahadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain, dalam hal manajemen keuangan, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan.
B. Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.
Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :
a. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro
•secara makro pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi ummat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
•Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
•Meningkatkan produktifitas
•Membuka lapangan kerja baru
•Terjadi distribusi pendapatan
b. Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro
•Upaya memaksimalkan laba
•Upaya meminimilkan risiko
•Pendayagunaan sumber ekonomi
•Penyaluran kelebihan dana
Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus memenuhi :
(1) Aspek Syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, Bank Syariah harus tetap berpedoman pada Syariat Islam ( antara lain tidak mengandung unsur Gharar, maisir dan riba serta bidang usahanya harus halal )
(2) Apek Ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal – hal syariah Bank Syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi Bank Syariah maupun bagi nasabah Bank Syariah.
www.depkop.go.id
Log. cit.
Genjot Sektor UKM denagn Kredit Usaha Rakyat, Jurnal UKM, edisi November 2007, h.5
Andang Setyobudi, Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ), Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5, no. 2, Agustus 2007
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, ( Yogyakarta : UPP AMP YKPN , 2002), h. 17
Ibid, h. 17-18
Ibid h. 16
B. Penyajian data
Berdasarkan hasil wawancara kepada Sdr. Irham Fahcreza Anas. Sei. Didapat keterangan bahwa dalam rangka penyaluran pembiayaan terhadap UKM Bank Syariah bekerjasama dengan unit manajemen lain seperti BPRS atau Koperasi – koperasi.
“ … yang namanya Bank Syariah itu dia tidak akan mungkin langsung dia nyentuh tataran Grace Road, dia butuh satu unit kerja yang membidangi masalah pembiayaan UKM …”.
Hal ini dilakukan oleh Bank mengingat bahwa UKM masih memiliki kelemahan – kelemahan yang harus diperhitungkan, karena hal ini menyangkut keuntungan Bank.
“ … kalo UKM itu kan kelemahannya, pertama secara formal kelegalan dokumennya juga agak sedikit susah, yang kedua dia belum Bankable dalam pengertian dia laporan keuangan masih seadanya …”
Hal ini wajar saja diperhitungkan oleh Bank Syariah, mengingat bahwa secara prinsip pembiayaan Bank Syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu aspek Syariah dan aspek ekonomi. Artinya selain harus sesuai syariah, Bank Syariah harus tetap memperhitungkan profitabilitas dari usaha yang akan dibiayai, agar menguntungkan bagi bank maupun nasabah.
Namun hal itu bukan berarti bahwa Bank Syariah tidak berpihak kepada UKM. Karena untuk menyiasati keadaan ini bank memiliki kebijakan – kebijakan tertentu yang juga merupakan strategi bank dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Dikatakan bahwa :
“ … Bank Umum Syariah tidak akan secara langsung menyentuh UKM, banyak resiko – resiko yang harus dihadapi. Naahh… untuk menyiasati hal ini Bank Syariah gak bodoh. Bank itu kan membantu membangun masyarakat. Kita kerja sama sama BPRS dan Koperasi – koperasi karyawan … “
Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah tidak mau terjebak dalam pola – pola konvensional yang hanya terfokus pada peningkatan profit tanpa melihat aspek – aspek lain seperti aspek keadilan dan keseimbangan pada Bank Syariah.
“ … kita gak mau terjebak sama pola – pola konvensional, minjem harus ada dana segala macem. Enggaklah. Kita upayanya Linkage Program dengan executing atau chanelling … “
Telah banyak upaya – upaya pengembangan UKM melalui pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Diantaranya program linkage yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah.
“ … kalo di Bank DKI Syariah pembiayaan – pembiayaan Usaha kecil, itu kita mengakomodasi dengan cara kita Lingkage Program. Salah satunya aja yah denagn BPRS As- Salam dan Koperasi Tanah Abang. Nah kita menyalurkan dana ke dia ada yang program executin, dalam pengertian ehhm… segala resiko ditanggung oleg BPRS Bank tinggal menikmati untung. Kelopun rugi juga dilihat porsi ruginya gimana ?. ada juga yang chanelling, Bank naro ajah, nanti resiko ditanggung Banknya. Jadi nanti Bank DKI Syariah posisinya sebagai Bank Syariah itu sebagai pemasok duit modal … “
Hal ini merupakan salah satu kebijakan Bank yang baik dalam rangka mengoptimalkan fungsi bank. Artinya Bank DKI Syariah telah berupaya untuk mengembangkan sektor UKM melalui pembiayaan. Hal ini tercermin dalam kebijakan diatas yang senantiasa mengakomodir kesulitan serta kelemahan UKM dengan membuat kebijakan – kebijakan yang berpihak pada UKM. Hal ini tidak hanya tercermin dari kebijakan – kebijakan yang dinuat oleh Bank, namun dapat dilihat dari jumlah pembiayaan yang disalurkan.
“ … Bank Syariah adalah Bank yang mencerminkan fungsi Bank yang sesungguhnya. Fungsi Bank itu apa coba ? intermediary kan ? gimana kita melihat ? di FDR. Finance to Deposit Ratio Bank Syariah itu tidak akan Kurang dari 80 %. Diatas. Pasti. Semakin tinggi nilai FDR berarti kesimpulannya adalah semakin banyak dan DPK yang digunakan untuk kucuran pembiayaan. Indikatornay apa ? Peningkatan FDR. “
KETERANGAN 2004 2005 2006 2007 2008
Unaudited

Rasio
Capital Adequacy Ratio (CAR) 9.22% 8.46% 14.09% 27.63% 15.78%
FDR (Pembiayaan /DPK ) 124.63% 348.17% 258.27% 193.96% 290.41%
Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) 0.00% 0.56% 1.34% 0.72% 0.53%
Net Interest Margin (NIM) 8.20% 10.11% 13.35% 11.20% 10.22%
BOPO (Beban Opr/ Pendapatan Opr) 185.18% 57.32% 48.62% 73.33% 85.43%
Laba Sebelum pajak Terhadap Aktiva (ROA) -7.23% 4.75% 7.06% 3.76% 1.98%
Sumber : http://bankdki-syariah.com
Dari Laporan Keuangan diatas terlihat jumlah FDR pada tahun 2004 sebesar 124.63 %, tahun 2005 sebesar 348. 17 %, tahun 2006 sebesar 258.27 %, tahun 2007 sebesar 193. 96 % dan di tahun 2008 sebesar 290.41 %.
Dari data diatas FDR Bank DKI Syariah rata – rata diatas 100 %. Walaupun terjadi fliktuasi jumlah FDR, yakni terjadi penurunan pada tahun 2006 dan 2007 namun jumlah FDR tetap pada tingkat aman yang menunjukkan kinerja Bank yang positif.
Kesimpulan
Jadi dapat disimpulkan bahwa kritik dari Saleh Kamel bahwa Bank Islam kurang memainkan peranan yang signifikan didalam pembiayaan bisnis skala kecil dan menengah tidak berlaku di dunia Perbankan Syariah di Indonesia
Berdasarkan analisis dari data – data diatas, makan dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah senantiasa berpihak pada UKM. Hal ini tercermin dari kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh Bank Syariah terkait dengan pembiayaan untuk UKM. Dalam rangka penyaluran pembiayaan terhadap UKM Bank Syariah bekerjasama dengan unit manajemen lain seperti BPRS atau Koperasi – koperasi. Hal ini dilakukan oleh Bank mengingat bahwa UKM masih memiliki kelemahan – kelemahan yang harus diperhitungkan, karena hal ini menyangkut keuntungan Bank.
Ini wajar saja diperhitungkan oleh Bank Syariah, mengingat bahwa secara prinsip pembiayaan Bank Syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu aspek Syariah dan aspek ekonomi. Artinya selain harus sesuai syariah, Bank Syariah harus tetap memperhitungkan profitabilitas dari usaha yang akan dibiayai, agar menguntungkan bagi bank maupun nasabah.
Namun hal itu bukan berarti bahwa Bank Syariah tidak berpihak kepada UKM. Karena untuk menyiasati keadaan ini bank memiliki kebijakan – kebijakan tertentu yang juga merupakan strategi bank dalam menjalankan fungsinya secara optimal, ini menunjukkan bahwa Bank Syariah tidak mau terjebak dalam pola – pola konvensional yang hanya terfokus pada peningkatan profit tanpa melihat aspek – aspek lain seperti aspek keadilan dan keseimbangan pada Bank Syariah.
Telah banyak upaya – upaya pengembangan UKM melalui pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Diantaranya program linkage yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah.
Hal ini merupakan salah satu kebijakan Bank yang baik dalam rangka mengoptimalkan fungsi bank. Artinya Bank DKI Syariah telah berupaya untuk mengembangkan sektor UKM melalui pembiayaan. Hal ini tercermin dalam kebijakan diatas yang senantiasa mengakomodir kesulitan serta kelemahan UKM dengan membuat kebijakan – kebijakan yang berpihak pada UKM. Hal ini tidak hanya tercermin dari kebijakan – kebijakan yang dinuat oleh Bank, namun dapat dilihat dari jumlah pembiayaan yang disalurkan.
Dari data diatas FDR Bank DKI Syariah rata – rata diatas 100 %. Walaupun terjadi fliktuasi jumlah FDR, yakni terjadi penurunan pada tahun 2006 dan 2007 namun jumlah FDR tetap pada tingkat aman yang menunjukkan kinerja Bank yang positif.





Pada dunia belahan ke 3 (Indonesia termasuk di dalamnya ) akan ditemukan berbagai elemen yang membantu meningkatkan perekonomian negara. Sudah menjadi kenyataan dan terbukti dalam negara berkembang usaha-usaha kecil tersebutlah yang menyokong perekonomian bangsa. Di Amerika Serikat sendiri yang sudah merupakan negara maju dan modern, 99 % dari bentuk bisnis di Amerika Serikat adalah Usaha kecil dan Menengah (UMKM) dan UMKM inilah yang membuat 75 % lapangan kerja baru., banyak orang Indonesia, khususnya di New Hampshire yang bekerja Casual work di small business enterprises pada pizza restaurant, petrol station, ware house, packaging.
Di Australia, khususnya di Sydney, juga serupa, banyak sekali UMKM yang sukses, dan memang kebanyakan business ownernya citizen keturunan Jewish, Greeks dan Asia. Kalau anda ke Sydney, salah satu jalan terpanjang yaitu Anzac Parade Street di Kingsford, banyak UMKM menggelar bisnisnya dari Toko buah Korea, Restaurant Padang, Chips Calamary Honggaria, sampai agent News paper &blue travel ticket (ticket untuk kereta api, bus, dan ferry) punya Pak Iman, perantau dari Jembatan lima, di jembatan lima rumahnya nggak ada kamar mandinya, tapi di Sydney, alhamdulillah apartmentnya bagus.
Pada saat krisis ekonomi sekarang, sangatlah penting untuk mengembangkan usaha kecil mikro dan menengah, sehinggal lapangan pekerjaan dapat dibuka.
Banyak diantara kita adalah mental employee (pegawai) dan kebanyakan kita tidak tahu pentingnya jiwa wirausaha,padahal jelas sekali dengan usaha kecil yang kita bangun akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Kita sangat mengharapkan pemerintahan yang baru nanti, siapapun presiden yang terpilih, pemerintah harus mendorong setiap lapisan masyarakat untukmempunyai jiwa entrepreneur (jiwa wira usaha) dan memulai berbisnis.
Sangatlah kita harapkan UMKM untuk lebih mendapatkan prioritas insentif, seperti kemudahan dan kalau boleh bisa bebas biaya untuk perizinan, ada pemotongan pajak, dan sebagainya.
Kalau boleh pinjam kalimat salah satu acara kuiz yang terkenal, riset membuktikan.. bahwa sebagian besar dari sektor utama dan sendi perekonomian seperti sektor konstruksi, jasa pelayanan umum, jasa pelayanan perawatan kesehatan dan teknis seperti reparasi, renovasi, dll didominasi oleh usaha kecil. Jadi jelas khan betapa pentingnya pegembangan usaha kecil dan jangan pernah dianggap remeh dan diabaikan lagi,untuk itu semua orang yang akan memulai usaha kecil haruslah dipermudah dan proses perijinannya dibuat sederhana.
Anda bisa memulai usaha kecil dengan menemukan sebuah bisnis online, didalam bisnis secara online ini anda juga bisa memasarkan produk dan jasa anda secara global dan tentu saja biaya pemasaran anda jauh lebih murah, yang anda perlukan hanya pelatihan,termasuk market riset di dalamnya, pemilihan produk, pembelian domain dan penyewaan hosting provider.
Banyak institusi akan membantu anda dengan memberikan advise untuk memulai usaha secara online, diantaranya Balina Internet Marketing , tentunya pilihan berada di tangan anda institusi mana yang mempunyai materi pelatihan yang cocok dengan kemampuan anda, biayanya harus kompetitif dan sesuai dengan kondisi kantong anda dan pelatihan itu haruslah worthed dengan produk dan jasa yang akan anda pasarkan ke mancanegara.
author : Saidilriza Muda, mantan Cleaning server, Taxy Driver, Trifty Truck Driver, Petrol Station Operator, Pizza Cheff Assistant, sekarang pelaku UMKM, source : dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar